Capt Marcellus: Nasib Nelayan Indonesia Kurang Beruntung di Tengah Kebijakan KKP

LigaBerita – Indonesia mempunyai lokasi perairan yang benar-benar luas, yakni lebih kurang 6.4 juta km2 dan mencakup 70% berasal dari lokasi total Negara Indonesia. Sumber kekuatan kelautan yang dimiliki Indonesia pun berlimpah pada lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Namun dengan kekayaan sumber kekuatan kelautan yang melimpah itu, belum semuanya mengangkat nasib nelayan Indonesia.

Hal berikut disampaikan Pengamat Maritim sekaligus Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) yang terhitung Wasekjend Bidang Maritim Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya di Jakarta (31/07/2022).

“Ada beberapa persoalan yang dihadapi nelayan Indonesia, salah satu perihal yang sering dikeluhkan para nelayan adalah persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Karena patut dianggap tetap tersedia penggunaan solar oleh pihak yang mestinya tidak berhak,” ujar Hakeng.

Disamping ketersediaan solar subsidi, disparitas harga solar subsidi dan nonsubsidi pun ikut memengaruhi nelayan untuk pergi melaut melacak ikan. Lonjakan harga berasal dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000 ikut memengaruhi perhitungan cost melaut para nelayan.

Ketersediaan dan harga solar yang melambung menurut Capt. Hakeng , sebenarnya tidaklah terhitung menjadi kendala utama para nelayan untuk tidak melaut. Tapi tersedia perihal lain, yakni penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 yang ditenggarai menjadi biang keladinya.

Menurut Capt. Hakeng peraturan berikut dinilai memberatkan nelayan. Karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi lebih kurang 5-10 persen dirasa benar-benar memberatkan. Padahal Aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 th. 2002 mengatur kategori kapal tidak cukup berasal dari 60 GT cuma dikenakan tarif 1 persen. Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dan di peraturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan ini justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP.

“Akibat berasal dari peraturan itu, patut saya duga telah sebabkan nelayan enggan melaporkan hasil tangkapan dikarenakan terasa terbebani. Situasi itu tentu berdampak pada ketidakakuratan pengumpulan information memproduksi penangkapan ikan yang tercatat oleh pemerintah,” tegas Capt. Hakeng.

Hal lain yang menjadi perhatian Capt. Hakeng pula adalah rancangan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang idamkan memberlakukan sistem kontrak dengan memprioritaskan kuota bagi nelayan kecil. Penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak kuota cuma bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kapal besar di di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Artinya nelayan kecil justru dapat beradu dengan perusahaan kapal besar dalam perihal penangkapan ikan jikalau diterapkan.

“Perlu diingatkan untuk rancangan kuota ini dikhawatirkan tidak bisa terjadi untuk nelayan kecil. Karena sistem kelembagaan nelayan kecil atau tradisional belumlah mempunyai modal yang kuat serta tidak mempunyai ketersediaan kapal-kapal yang cocok dengan kontraknya,” katanya.

Oleh dikarenakan itu tidak tersedia salahnya KKP menambahkan alternatif langkah pembiayaan usaha perikanan tangkap yang gampang untuk diakses kepada nelayan kecil di Indonesia. “Lakukan pengumpulan information kapal ikan berukuran kecil dan memberikan kemudahan untuk meraih kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat bagi nelayan kecil,” imbuhnya.

Hambatan lain yang dihadapi nelayan untuk penangkapan ikan adalah berkenaan retribusi atau pungutan izin tempat dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI).

“Akibat berasal dari pungutan yang tersedia dalam pembuatan dokumen tersebut, nelayan menjadi terbebani dengan tambahan cost non operasional yang bertambah. Selain itu persoalan lokasi pendaftaran dokumen SIPI dan SIKPI yang tidak berdekatan dengan lokasi tempat tinggal nelayan terhitung menjadi masalah. Karena untuk meraih surat-surat berikut kadang kala tidak bisa selesai dalam satu hari saja. Tentunya perihal itu ikut menggunakan sementara yang dimiliki oleh para nelayan yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk menangkap ikan. Dampaknya banyak kapal nelayan kecil yang menentukan tidak mendaftarkan kapalnya. Mereka melaut tanpa tersedia kelengkapan surat-surat tersebut,” jelasnya.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Capt. Hakeng merekomendasikan supaya prosedur pengurusan dokumen nelayan untuk penangkapan ikan harus dipermudah. Lokasi layanan untuk pengurusan dokumen terhitung sebaiknya berada sedekat barangkali dengan pemukiman nelayan. Begitu pula dengan akses lokasi pengisian BBM yang patutnya berada dekat dengan lokasi kapal-kapal nelayan berikut ditambatkan.